Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Kemdikbud

//Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Kemdikbud

Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Kemdikbud

Suara Edukasi – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi, hal tersebut dibuktikan melalui kerjasama dengan lembaga yang memiliki kaitan/hubungan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Demi mendorong  program pencegahan korupsi yang sudah berlangsung, Inspektorat Jenderal Kemendikbud melaksanakan program dan kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Jakarta, Senin 29 Juli 2019. Rakor ini diikuti sebanyak 190 orang pejabat eselon II, III, dan IV dari lingkungan Unit Utama Kemendikbud dan UPT Pusat yang berada di DKI Jakarta, serta auditor Itjen Kemendikbud.

Dalam kesempatan ini, Inspektur Jenderal Kemendikbud, turut hadir ditengah-tengah peserta untuk memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi 2019 dengan tanda pemukulan gong. Muchlis Rantoni Ludin menyatakan, sedikit catatan yang lebih memfokuskan kepada pencegahan serta Kegiatan Prioritas Nasional Kemendikbud 2019.

(Audio: Inspektur Jenderal Kemendikbud, Muchlis Rantoni Ludin)

Rakor juga diisi dengan Penganugerahan trofi Wiyata Dharma Aksata bidang satuan kerja terbaik dalam kategori Pelaporan LHKPN 2019, pengelola LHKASN, pengelola tindak lanjut dan kategori wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Kemendikbud dalam upaya melakukan pencegahan korupsi antara lain melalui kerjasama dengan KPK terkait penyampaian informasi tentang indikasi korupsi di lingkungan Kemendikbud, pembentukan Satgas Unit Pengendalian Gratifikasi, Whistleblower System, kerjasama dengan Kejaksaan, Kepolisian, Ombudsman, PPATK, dll. Upaya yang sudah dilakukan tersebut perlu didorong dan dioptimalkan agar kasus-kasus korupsi di dunia Pendidikan dapat diberantas hingga hilang sama sekali. Hasil yang diharapkan dari adanya kegiatan ini ialah satuan kerja memiliki program dan kegiatan pencegahan serta pemberantasan korupsi, satker memiliki program dan kegiatan untuk memperoleh pengakuan, penerapan ZIWBK dan WBBM hingga satuan kerja segera membentuk Satgas UPG dan menyosialisasikan ke internal satker.

(ic/aa)

By |2019-07-30T09:16:09+00:00July 30th, 2019|Berita, Info Edukasi|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment