Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan praktik korupsi melalui pembaruan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dan Ketua KPK Agus Rahardjo menandatangani nota kesepahaman kerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, di kantor Kemendikbud pada 03 Agustus lalu di senayan Jakarta.

Dalam laporannya, Inspektur Jenderal Kemdikbud, Daryanto mengatakan bahwa dalam nota kesepahaman ini juga di agendakan rapat koordinasi antara pihak kemdikbud dengan KPK, selain itu akan diagendakan Rencana strategis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019 yang telah menetapkan bahwa salah satu targetnya adalah menuju wilayah bebas anti korupsi dengan anggaran yang cukup besar. Namun postur dari anggaran harus di tangani bersama.

 

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan pendidikan adalah salah satu sektor yang diharapkan besar bisa menyumbangkan perwujudan masyarakat yang sangat kompetitif di waktu mendatang. Mompetitif tentu menghargai pluralisme dan lain lain. Oleh karena itu KPK sangat berharap kerjasama ini bisa membantu teman teman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan itu dalam waktu tidak terlalu lama.

 

Selain Irjen Kemdikbud dan Ketua KPK, Menteri pendidikan dan kebudayaan, Muhadjir effendi, mengatakan bahwa nota kesepahaman ini sudah terjalin ditahun tahun sebelumnya, bedanya MOU hari ini dengan yang lalu, itu kita pengen dalam MOU ini sudah mulai membangun sistem yang sistem itu sebetulnya mengedepankan integritas dan transparasi. (chr\aar)